Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Bertemu Presiden Jokowi

Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Bertemu Presiden Jokowi dan mengucapkan “Terima kasih atas bantuan Malaysia yang diberikan kepada korban gempa bumi di Lombok dan Sulawesi Tengah. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan simpati dan belasungkawa atas gempa bumi dahsyat yang menimpa dua wilayah Indonesia.

Berita Nasional – “Perhatian saya untuk para korban,” kata Wan Azizah, yang memakai jilbab berwarna merah jambu, sementara Jokowi, memakai kemeja batik hitam.

Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) dari Malaysia telah mengirim bantuan kemanusiaan dengan pesawat kargo Airbus A400M (air-lift) bagi para korban gempa di Sulawesi Tengah.

Presiden Jokowi didampingi Menteri di Sekretariat Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Perdana Menteri Mahathir Muhammad sudah bertemu dengan Jokowi sebelumnya dan mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang merupakan suami Wan Azizah juga sudah bertemu dengan Jokowi di kota Jawa Barat ini.

Indonesia, Malaysia membahas perlindungan pekerja migran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail membahas dua masalah terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (TKI) pada pertemuan di sini pada hari Selasa.

“Dua isu disoroti oleh pemerintah Indonesia mengenai perlindungan pekerja migran kami di Malaysia,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid setelah mendampingi Presiden Jokowi ke pertemuan di Istana Bogor.

Wahid mengatakan bahwa fokus pertama adalah perpanjangan deportasi tenaga kerja ilegal Indonesia oleh pemerintah Malaysia, sementara yang kedua berkaitan dengan masalah pendidikan bagi anak-anak TKI di Malaysia.

Berbicara sehubungan dengan masalah deportasi, Wahid mencatat bahwa itu pernah dibiayai oleh pemerintah Malaysia sampai para pekerja ilegal tiba di Batam atau Tanjung Pinang.

Namun, saat ini, para pekerja migran ilegal yang ditahan dideportasi dengan biaya sendiri, dan mereka tidak dapat kembali lagi ke Malaysia.

Oleh karena itu, ia mencatat bahwa pemerintah Indonesia telah meminta agar kebijakan itu ditunda, sehingga dapat mengajukan banding kepada TKI ilegal, yang dapat mempersiapkan diri atau yang tidak ingin pulang untuk membayar retribusi atau pajak.

Terkait dengan pendidikan untuk anak-anak TKI di Malaysia, Wahid mencatat bahwa pemerintah Malaysia telah memberikan 59 lisensi Community Learning Center (CLC) di daerah Sabah dan Sarawak.

Namun, kepala BNP2TKI menyatakan bahwa 59 CLC dianggap kurang, sehingga Indonesia meminta agar jumlah itu ditingkatkan, karena jumlah anak TKI di wilayah Sabah dan Sarawak mencapai 84 ribu.

Di Semenanjung Malaka, tidak ada CLC, jadi sekitar 40 ribu anak TKI di sana menghadapi kesulitan dalam menerima pendidikan.

TKI di Semenanjung Malaka sebagian besar bekerja secara ilegal di sektor konstruksi, dan sebagian besar dari mereka sudah menikah dan anak-anak mereka menghadapi kesulitan dalam menerima pendidikan.

Untuk tujuan ini, Wahid telah mendesak pemerintah Malaysia untuk memberikan izin kepada CLC di wilayah Semenanjung Malaka di daerah Kuala Lumpur, Johor, dan Penang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *