Tokoh Publik Menyemangati KPU Menyusul Ancaman Kekuatan Rakyat

Tokoh Publik Menyemangati KPU Menyusul Ancaman Kekuatan Rakyat, Beberapa tokoh publik masyarakat mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Pusat untuk mendorong mereka menyusul ancaman yang dibuat oleh kubu Prabowo Subianto yang menyarankan agar mereka turun ke jalan dan memobilisasi ‘kekuatan rakyat’ seandainya mereka menemukan bukti penipuan di masa mendatang. pemilihan Umum.

Berita Nasional.co – Pernyataan itu dibuat oleh politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) dan penasihat kampanye Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais, dalam rapat umum yang diadakan di depan kantor KPU pada 31 Maret.

Tokoh-tokoh tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai Gerakan Suluh Kebangsaan (Gerakan Pencerahan Nasional), yang diketuai oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan tokoh publik Muslim terkenal Mahfud MD. Mahfud pergi dengan mantan ibu negara Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, kata sosiolog Imam Prasodjo, ekonom Rhenald Kasali dan akademisi dan intelektual Muslim Komaruddin Hidayat.

“Kami mendukung KPU [menyatakan] bahwa cara hukum adalah cara terbaik untuk menyelesaikan semua perselisihan. Jika ada penipuan Bandar Judi Togel Dingdong Online, itu akan membutuhkan prosedur penyelesaian hukum. Tidak pantas menggunakan cara sendiri, “kata Mahfud, Rabu.

Mahfud mengatakan seharusnya tidak ada alasan untuk tidak mempercayai KPU karena penipuan sistemik tidak mungkin dilakukan. “Ada lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara. Bagaimana penipuan terstruktur dapat dilakukan?” Mahfud berkata.

“Suara kami akan dihitung secara manual […] Tuduhan seperti itu adalah omong kosong dan upaya untuk mendelegitimasi pemilihan,” tambahnya.

Mahfud mengatakan bahwa selain dukungan moral, para tokoh publik siap memberikan bantuan hukum kepada KPU.

“Kami siap memberikan advokasi jika orang menuduh mereka, selama KPU benar. Jika mereka salah, kami akan membiarkan pengadilan menyelesaikannya,” katanya.

Mahfud menyoroti bahwa selain KPU, Indonesia memiliki lembaga lain yang bertugas mencegah pelanggaran pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Etika Organisasi Pemilihan (DKPP), tim Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu (Gakkumdu), Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi publik itu sendiri.

Imam Prasodjo mencatat bahwa tidak peduli seberapa tinggi integritas KPU, itu dapat terganggu oleh tipuan sehingga mereka perlu berhati-hati.

Dia berharap setelah pemilu, tidak ada anggota KPU yang akan mengundurkan diri dan menjadi pejabat publik atau anggota partai.

“Masyarakat bisa mendapat ide yang salah jika itu terjadi. Tolong tolak tawaran apa pun, misalnya, untuk menjadi menteri. Saya berharap tidak ada anggota yang akan tergoda dengan tawaran seperti itu, “kata Imam.

Shinta Wahid mengatakan KPU perlu mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar mulai sekarang.

“Kami mendukung apa yang telah dilakukan KPU. Mereka harus siap menghadapi dan mengantisipasi tuduhan yang lebih buruk,” katanya.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan dukungan dari tokoh-tokoh publik itu adalah energi bagi lembaga.

“Kami tidak ingin orang mengingat kami sebagai sekelompok orang yang tidak memiliki integritas dalam sejarah pemilu negara ini. Jadi kami akan tetap dengan standar dan peraturan yang ada,” kata Arief. (Iwa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *