Tahun Pemilihan Presiden Mengubah Menurunkan Pajak Perusahaan

Tahun Pemilihan Presiden Mengubah Menurunkan Pajak Perusahaan, Terlalu banyak politik, terutama di tahun pemilihan seperti saat ini, dapat mengubah kebijakan ekonomi. Ini adalah risiko yang kita lihat dalam obsesi Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan rekomendasi kebijakannya untuk pajak penghasilan badan yang lebih rendah, yang tampaknya telah dipromosikannya dalam upaya untuk mendapatkan suara dari para pelaku bisnis.

Berita Nasional.co – Dalam pidato kampanye pada rapat umum yang dihadiri oleh 10.000 pengusaha di Jakarta minggu lalu, Jokowi diam-diam menyatakan kekecewaannya atas kelambatan di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti rekomendasi untuk memotong tarif pajak penghasilan perusahaan, yang saat ini 25 persen, untuk membuat Indonesia lebih menarik bagi investor.

Benar, beban pajak yang lebih rendah dapat membuat Indonesia lebih menarik bagi investor karena pajak yang serupa di negara-negara ASEAN lainnya lebih rendah, masing-masing 20 persen di Thailand dan Vietnam, 24 persen di Malaysia dan 17 persen di Singapura.

Tetapi tarif pajak bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan investor. Cukup menurunkan tarif pajak dalam isolasi dari reformasi pajak keseluruhan yang sangat dibutuhkan hanyalah perlombaan ke bawah.

Faktor-faktor lain seperti birokrasi perizinan, kepastian hukum, infrastruktur fisik, peraturan ketenagakerjaan dan ketersediaan tenaga kerja Bandar Judi Togel Dingdong Online terampil juga tidak kalah pentingnya. Faktanya, faktor-faktor ini sangat membebani indikator yang dinilai untuk menentukan peringkat Indonesia ke-72 di antara hampir 190 negara dalam survei tahunan terbaru Bank Dunia tentang kemudahan berbisnis.

Sri Mulyani dengan tepat menjelaskan bahwa walaupun tarif pajak dapat memengaruhi minat investor, banyak aspek lain juga harus dinilai. Dengan kata lain, kebijakan pajak penghasilan perusahaan harus ditinjau sebagai bagian dari keseluruhan reformasi sistem perpajakan. Faktanya adalah kapasitas sistem pajak sangat rendah, seperti yang dapat dilihat dari rasio pajak kami yang sangat rendah yaitu 11 persen (penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto), yang mencerminkan penggelapan pajak besar-besaran.

Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan harus diberikan prioritas tertinggi karena perannya yang penting dalam mengamankan kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Tetapi reformasi pajak, termasuk penurunan suku bunga, hanya mungkin jika undang-undang pajak direvisi dan ini harus melalui proses politik di DPR.

Oleh karena itu kami menyarankan agar reformasi pajak secara keseluruhan dilaksanakan dengan secara bersamaan mengubah ketiga undang-undang tentang ketentuan pajak umum, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai.

Disengaja tiga tagihan dalam satu paket setelah pemilihan presiden dan legislatif bulan April akan lebih efektif dan efisien untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang baru akan sangat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, meningkatkan ekuitas dalam beban pajak dan memudahkan kantor pajak untuk mengelola dan wajib pajak untuk mematuhi.

Selain itu, akan lebih mudah untuk meluncurkan reformasi yang sulit dan sensitif secara politis seperti itu, yang merupakan kunci bagi strategi pendapatan jangka menengah Indonesia, pada permulaan pemerintahan yang baru terpilih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *