Studi Bappenas Berencana Menawarkan Obligasi Biru Tahun Depan

Studi Bappenas Berencana Menawarkan Obligasi Biru Tahun Depan Dengan kata lain, potensi dana yang akan diperoleh dari obligasi biru besar. Semakin banyak investor membeli obligasi biru, semakin rendah imbal hasil yang akan dibayarkan pemerintah, ungkapnya.

Berita Nasional.co – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang mempelajari rencana pemerintah untuk menawarkan obligasi berorientasi marit yang disebut obligasi biru kepada investor tahun depan.

Tujuan penerbitan obligasi biru, yang mirip dengan obligasi berorientasi lingkungan yang disebut obligasi hijau, adalah untuk mencapai pembangunan kelautan yang berkelanjutan di negara ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pada hari Senin.

“Obligasi biru mirip dengan obligasi hijau. Sementara obligasi hijau sepenuhnya berorientasi pada lingkungan, obligasi biru terkait dengan upaya konservasi kelautan atau perikanan. Kami akan mencoba untuk merumuskan obligasi biru tahun depan. Mudah-mudahan, obligasi bisa diterbitkan paling lambat tahun 2020, “katanya dalam pidato pembukaannya untuk lokakarya nasional: pembangunan kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.

Investor global semakin sadar akan pelestarian lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Mereka mengalokasikan persentase tertentu dari dana operasi perusahaan mereka untuk membeli obligasi dan menggunakan keuntungan obligasi untuk proyek pelestarian lingkungan, katanya.

“Obligasi biru akan menguntungkan negara yang mengeluarkan mereka, dan negara berkomitmen untuk menggunakan keuntungan untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan laut. Jadi saatnya telah tiba bagi Indonesia untuk menerbitkan obligasi biru,” katanya.

Studi Bappenas sendiri sedang merumuskan peta jalan untuk pembangunan kelautan yang berkelanjutan terkait dengan tujuan SDG 14, yaitu melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut dan laut untuk pembangunan berkelanjutan, jelasnya.

Badan tersebut akan memformulasikan peta jalan untuk perikanan yang bertanggung jawab, peta jalan untuk penelitian kelautan, dan skema pendanaan untuk mendukung pencapaian SGD 14, tambahnya.

Untuk mencapai SDGs 14, dibutuhkan banyak dana. Saat ini, dana publik untuk upaya konservasi di tingkat pusat dan daerah, termasuk dukungan dana dari organisasi non-pemerintah, hanya mencapai 20 persen dari kebutuhan dana.

“Studi Ke depan, kita harus menemukan model pendanaan yang inovatif dan kreatif. Belajar dari berbagai negara dan model pendanaan, kita harus berjuang untuk mekanisme pembiayaan yang melibatkan pihak swasta, filantropis, dan investor. Berbagai skema pembiayaan, seperti obligasi syariah (sukuk), dapat digunakan untuk mendorong pengembangan kelautan dan perikanan. Hanya dengan melakukannya kita bisa mengatasi kendala pendanaan, “katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *