Sistem Pemilihan Langsung Membutuhkan Pengevaluasian Menyeluruh

Sistem Pemilihan Langsung Membutuhkan Pengevaluasian Menyeluruh dan “Yang perlu dievaluasi adalah efektivitas pelaksanaan pemilu dan efisiensi dalam anggaran untuk mencegah kemungkinan konflik horizontal sebagai akibat dari pemilihan langsung,” kata Mahyudin di sini pada hari Selasa.

Berita Nasional.co – Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan sistem pemilihan langsung saat ini perlu dievaluasi. Dia mengharapkan kinerja demokrasi ditingkatkan.

Dia mengatakan evaluasi dapat dilakukan atas pemilihan langsung untuk para pemimpin daerah dari pemerintah provinsi dan kabupaten / kota, dan untuk anggota dewan legislatif daerah dan DPR serta pemilihan presiden.

“Evaluasi tidak selalu menghasilkan perubahan, tetapi untuk melihat apakah pemilihan langsung adalah sistem terbaik tetapi, masih mungkin perlu perbaikan,” katanya.

Dia mengatakan evaluasi akan menunjukkan kelemahan apa pun dalam sistem yang dapat ditingkatkan. Jika sistem dianggap belum tepat untuk orang-orang saat ini, perubahan dapat dilakukan dengan sistem representasi.

Sistem representasi sudah digunakan oleh negara di bawah dua presiden pertama sebelum era reformasi menuju demokrasi yang lebih besar yang berlaku di negara ini. Aturan representasi dianggap rentan untuk menghasilkan pemimpin korup termasuk anggota parlemen.

Namun, pemilihan langsung juga menghasilkan banyak pembuat undang-undang dan para pemimpin daerah yang korup. Mahyudin juga menyarankan evaluasi pemilihan presiden terkait saksi di TPS.

Ada 800.000 unit TPS yang akan digunakan untuk pemilihan presiden mendatang yang akan membutuhkan biaya besar untuk membayar saksi TPS.

“Jika TPS akan membutuhkan Rp200.000 untuk biaya saksi, pemilihan presiden 2019 akan segera dilaksanakan dengan pemilihan legislatif, biaya saksi akan mencapai sekitar Rp160 miliar. Ini akan menjadi beban bagi para kandidat,” katanya.

Akibatnya, para kandidat harus mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Korupsi, oleh karena itu, berpotensi melibatkan anggota parlemen ketika mereka terpilih sebagai anggota badan legislatif.

Dia mengatakan saat ini rakyat belum semuanya siap untuk aturan pemilihan langsung seperti yang bisa dilihat dari maraknya politik uang dalam pemilu.

Menurut Mahyudin, para pemimpin yang korup adalah produk dari komunitas yang korup, menambahkan komunitas yang membuka diri terhadap suap akan melahirkan pemimpin yang korup. Politik uang mengakibatkan banyak pejabat yang menyuap para pemilih dalam proses pemilihan mereka, menerima suap, tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *