Rumah Bupati Malang Diserbu Penyelidikan Korupsi Dana Pendidikan

Rumah Bupati Malang Diserbu Penyelidikan Korupsi Dana Pendidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah Bupati Malang Rendra Krisna dan beberapa properti lain atas dugaan korupsi terkait dengan dana pemerintah untuk mendukung pendidikan di daerah

Berita Nasional.co – Personil KPK menggerebek kediaman resmi bupati pada Senin malam dan menyita dokumen dari properti, di samping kediaman pribadinya serta rumah dari pegawai negeri yang tidak disebutkan dan kantor swasta di Malang, Jawa Timur.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa sebuah tim telah dikirim untuk menyerang beberapa kantor pemerintahan kabupaten Malang.

Rendra mengatakan dia telah menandatangani beberapa dokumen hukum untuk secara resmi mengakui operasi KPK, termasuk penyitaan barang-barang pribadi, ketika para pejabat lembaga anti-korupsi menggeledah rumahnya.

“Penggerebekan itu terkait dengan dugaan korupsi terkait dengan [dana alokasi khusus] untuk pendidikan pada tahun 2011. Pada tahun 2017, saya dan beberapa pejabat pemerintah Malang lainnya juga diselidiki oleh KPK. Menurut dokumen yang saya terima, saya telah dianggap sebagai tersangka dalam kasus ini, ”kata Rendra.

Namun, KPK telah menolak menyebut Rendra sebagai tersangka. Febri mengatakan para penyelidik masih menyelidiki kasus itu.

“Kami akan merilis informasi lebih lanjut segera setelah penyelidikan selesai. Kami mengharapkan pejabat pemerintah Malang untuk mendukung [penyelidikan], ”katanya. (rfa)

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menandatangani sebuah peraturan untuk memberikan imbalan keuangan kepada para informan untuk meniup peluit pada sogok-menyogok.

Peraturan baru, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 18 September, menetapkan bahwa para informan yang memberikan tips kepada pihak berwenang mengenai kemungkinan korupsi akan diberikan sertifikat resmi dan membayar hingga Rp 200 juta (US $ 13.137).

“Kami ingin partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Presiden, Rabu.

Ketika ditanya tentang anggaran untuk penghargaan, Jokowi mengatakan bahwa pertanyaan itu harus dirujuk ke Menteri Keuangan.

Menurut Pasal 17 peraturan tersebut, insentif keuangan akan disesuaikan dengan jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh praktik korupsi yang dilaporkan.

Sementara itu, mereka yang melaporkan suap akan diberikan hadiah uang hingga Rp 10 juta, tergantung pada jumlah kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.

Informan diperbolehkan untuk mengirimkan laporan lisan atau lisan dari kemungkinan korupsi. Laporan harus berisi identitas informan dan elaborasi fakta yang terkait dengan dugaan korupsi.

Pihak berwenang akan melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan keabsahan laporan 30 hari setelah diserahkan oleh informan. Selain itu, pihak berwenang juga akan mengevaluasi peran informan dalam mengungkap kejahatan, risiko yang melekat pada laporan dan kualitas laporan.

Jika laporan dianggap sah, informan harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. (ahw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *