Indonesia dalam kondisi siaga tinggi karena pelambatan ekonomi selanjutnya dapat mengurangi pendapatan pajak

Pertumbuhan ekonomi yang lamban sejak awal tahun ini. Pemerintah waspada terhadap kemungkinan peningkatan kekurangan pajak tahun ini karena perlambatan ekonomi kemungkinan akan berlanjut sampai akhir tahun.

Berita Nasional.co – Pertumbuhan ekonomi yang lamban sejak awal tahun ini telah mulai mengganggu pendapatan pajak pemerintah, yang menyumbang sebagian besar anggaran negara.

Menurut data yang disediakan oleh Departemen Keuangan, dari Januari-Agustus, pemerintah menaikkan Rp 801,16 triliun (US $ 56,84 miliar) dalam penerimaan pajak, yang hanya menyumbang 50,78 persen dari target penerimaan pajak dalam anggaran negara tahun 2019. Angka tersebut hanya menunjukkan kenaikan 0,21 persen dari yang dikumpulkan selama periode yang sama tahun lalu, di mana pendapatan pajak telah naik 16,52 persen.

Meskipun semua jenis pajak mencatat pertumbuhan positif, kenaikannya masih jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan pajak Bandar Judi Togel Dingdong Online penghasilan, misalnya, hanya tumbuh 10,6 persen yoy, yang lebih rendah dari 16,4 persen pada Januari-Agustus tahun lalu.

Dari total pendapatan pajak, pajak penghasilan individu dan pajak terkait impor masing-masing hanya tumbuh 15,4 persen yoy dan 0,6 persen yoy. Sementara itu, pajak penghasilan perusahaan hanya naik 0,6 persen dari angka yang tercatat pada Januari-Agustus 2018.

Namun, pajak pertambahan nilai (PPN) —yang menyumbang 20,9 persen dari pendapatan pajak negara itu — mencatat pertumbuhan negatif 6,5 persen yoy, sementara pengumpulan pajak impor turun 6 persen yoy dari Januari hingga Agustus.

Menteri Sri Mulyani mengatakan pada hari Selasa bahwa pendapatan pajak yang lamban dari Januari-Agustus menunjukkan tanda-tanda penurunan pertumbuhan ekonomi negara itu, yang mengakibatkan baik perorangan maupun perusahaan membayar pajak lebih sedikit dibandingkan periode yang sama pada 2017 dan 2018.

“Ini adalah tanda bahwa pembayar pajak, terutama perusahaan, tidak apa-apa,” katanya, seraya menambahkan bahwa semua orang harus waspada karena itu juga menandakan bahwa ekonomi sedang melemah.

Dia mengaitkan perlambatan tersebut dengan beberapa alasan, seperti kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan akibat perang perdagangan dan melemahnya harga komoditas.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi global sepanjang tahun. Penurunan dalam perdagangan global juga memengaruhi industri manufaktur Indonesia, seperti terlihat pada penurunan penerimaan pajak dari sektor industri.

Dari Januari-Agustus, penerimaan pajak dari industri manufaktur, yang menyumbang 28,9 persen dari total pendapatan pajak negara itu, turun 4,9 persen yoy.

Melemahnya harga komoditas di pasar global juga memainkan peran dalam pengumpulan pajak yang lesu. Pendapatan pajak dari industri pertambangan dan perkebunan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode sembilan bulan karena harga batubara, minyak sawit mentah (CPO) dan komoditas lainnya terus menurun.

Meskipun telah ada tanda-tanda perlambatan ekonomi global sejak awal tahun ini, dampaknya baru mulai mempengaruhi ekonomi Indonesia pada bulan Juli dan kemungkinan akan berlanjut sampai akhir tahun, kata Sri Mulyani.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia bisa melambat menjadi 4,9 persen tahun depan dan meluncur lebih jauh menjadi 4,6 persen pada 2022 dari 5,17 persen pada 2018 di tengah meningkatnya risiko seperti meningkatnya perang dagang antara AS dan Cina.

Mitra penelitian pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan kepada The Jakarta Post pada hari Rabu bahwa pendapatan pajak tahun ini tampaknya mengikuti pola pada tahun 2015 dan 2016. “Selama tahun-tahun itu, penerimaan pajak dalam delapan bulan pertama tahun ini turun antara 45 persen dan 53 persen dari target anggaran negara, masing-masing, “katanya melalui pesan teks.

Tekanan ekonomi pada tahun-tahun itu, katanya, kurang lebih sama dengan tahun ini. Karena keadaan ini, Bawono memperkirakan kekurangan pajak tahun ini akan melebar dari proyeksi pemerintah sebesar Rp 140 triliun menjadi sekitar Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun.

Namun, katanya, satu hal yang telah berubah sejak 2015-2016 adalah akses pemerintah ke data pihak ketiga.

“Pada tahun-tahun itu, pemerintah tidak memiliki akses ke data pihak ketiga yang memadai yang dapat digunakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak,” katanya melalui pesan teks mengacu pada Automatic Exchange of Information (AeO).

Indonesia secara resmi bergabung dengan perjanjian global tentang AEO tentang masalah perpajakan pada bulan September tahun lalu, yang memungkinkannya mendapatkan akses informasi keuangan wajib pajak Indonesia di negara-negara penandatangan. Dengan data ini, pemerintah dapat memburu penghindar pajak dengan lebih efektif.

Dia juga menyarankan agar pemerintah menaikkan pajak dari transaksi digital dan menerapkan skema perpajakan yang lebih ketat untuk usaha kecil dan menengah untuk memperluas basis pajak negara.

Kepala ekonom BNI Sekuritas Damhuri Nasution, sementara itu, menyarankan agar pemerintah meratakan pengeluarannya sehingga mereka tidak akan menumpuk pada akhir tahun untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sementara juga mempertahankan inflasi yang rendah untuk sisa tahun ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *