‘Kami akan terus berjuang’: Tiga hari sebelum masa jabatan kedua Jokowi, para pengunjuk rasa masih melakukan aksi unjuk rasa

Ratusan pengunjuk rasa – mahasiswa dan aktivis – berunjuk rasa di kota-kota besar pada hari Kamis untuk menuntut Presiden mengeluarkan peraturan untuk mencabut undang-undang baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tiga hari sebelum Presiden Joko “Jokowi” Widodo memulai masa jabatan keduanya.

Kamis juga menandai hari di mana UU KPK yang baru mulai berlaku.

Berita Nasional.co – Ratusan mahasiswa dan aktivis berdemonstrasi di Jl. Diponegoro di Bandung menuntut agar Presiden “mendengarkan apa yang diinginkan rakyat” sehubungan dengan UU KPK. Mereka ingin Jokowi mengeluarkan peraturan pengganti Perppu untuk menghentikan hukum, yang banyak orang percaya akan melemahkan kekuatan KPK untuk menangkap orang-orang yang korup. Mereka juga mengkritik polisi menggunakan “kekuatan berlebihan” dalam berurusan dengan pengunjuk rasa di seluruh negeri.

Setidaknya lima orang tewas dalam protes Bandar Judi Togel Dingdong Online yang telah terjadi sejak bulan lalu.

“Kami ingin pemerintah berpihak pada rakyat, bukan dengan kepentingan elit,” kata Yusuf Sugiarto, juru bicara Aliansi Mahasiswa Universitas Jawa Barat.

“Mayoritas orang ingin Presiden mengeluarkan Perppu untuk menghentikan UU KPK. Presiden jangan takut karena kita ada di belakangnya, ”katanya.

Sebuah survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 6 Oktober mengatakan bahwa 60,7 persen dari mereka yang mengetahui protes mahasiswa dan revisi UU KPK mendukung demonstrasi. Hanya 5,9 persen menentang protes, sementara 31 persen sisanya memilih untuk tetap netral dan sisanya menolak untuk menjawab.

Dukungan untuk protes sebagian besar didorong oleh fakta bahwa 70,9 persen responden yang mengetahui revisi UU KPK percaya bahwa hal itu akan melemahkan badan antigraft. Hanya 18 persen responden yang percaya bahwa undang-undang yang direvisi akan memperkuat KPK.

Namun, survei sebelumnya oleh Kompas menunjukkan gambaran yang berbeda. Dirilis pada 16 September, beberapa hari sebelum protes besar pertama di Yogyakarta dan Jakarta, 44,9 persen responden mendukung revisi sementara hanya 33,9 persen mengatakan mereka tidak setuju dengan RUU tersebut.

Di Bandung, kelompok lain memainkan musik di depan kantor gubernur Jawa Barat untuk menyuarakan protes mereka.

Randi, salah satu pengunjuk rasa mengatakan ratusan pengunjuk rasa ingin mengingatkan pemerintah tentang tujuh tuntutan yang diajukan selama demonstrasi bulan lalu.

“Beberapa teman kami meninggal dalam pertarungan untuk menyuarakan aspirasi kami. Pemerintah harus menyelesaikan kasus ini, ”katanya.

Di Yogyakarta, ratusan di bawah Aliansi Antikorupsi Yogyakarta melakukan protes di daerah Tugu di kota. Mereka menuntut agar Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Mereka juga mengadakan pertunjukan di mana seorang pemrotes mengenakan topeng Jokowi sementara teman-temannya menariknya dari kiri ke kanan.

“Jika Presiden tidak mengeluarkan peraturan [untuk mencabut UU KPK], kami akan terus berjuang,” seorang mahasiswa dari Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Reandi Justitio, mengatakan

Aktivis lain, Wazingatu Zakiah dari Women Indonesia Against Corruption (PIA), mengatakan dalam pidatonya bahwa menyatakan KPK berarti penyidik ​​KPK tidak akan dapat menangkap orang-orang korup yang tertangkap tangan.
“Jika [Jokowi] tidak mengeluarkan Perppu, sejarah akan mencatatnya sebagai presiden yang tidak menentang korupsi dan terjerat dengan orang-orang korup,” katanya.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa dan aktivis menggelar protes menuntut hal yang sama di alun-alun Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *