Pengambilalihan Proyek Infrastruktur Sektor Swasta Membawa Risiko

Pengambilalihan Proyek Infrastruktur Sektor Swasta Membawa Risiko melalui Bank Indonesia mengatakan pengambilalihan oleh sektor swasta dari sebagian besar proyek infrastruktur besar juga akan membawa risiko seperti risiko dalam nilai tukar, tetapi risiko dapat dicegah dengan diversifikasi lindung nilai.

Berita Nasional – Gubernur Bank Indonesia (Bank Sentral) Perry Warjiyo mengatakan dalam Forum Infrastruktur Indonesia, bahwa paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur, yang akan dilakukan dengan keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta, akan membawa risiko dalam nilai tukar, likuiditas dan suku bunga.

Risiko akan dihadapi oleh investor swasta terutama yang menggunakan pinjaman besar dalam valuta asing untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, Perry mengatakan kepada forum, yang merupakan bagian dari serangkaian pertemuan yang menyoroti Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, yang sekarang sedang berlangsung. di sini dari 8 hingga 14 Oktober.

“Salah satu komitmen Bank Sentral terkait dengan program infrastruktur adalah untuk memastikan manajemen risiko pasar dalam pembiayaan. Jangan lupa, kami tidak baru dengan pertukaran valuta asing,” katanya dalam forum yang akan melibatkan 21 perusahaan milik negara untuk menyerap investasi sekitar Rp200 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur.

Dia mengatakan upaya baru dalam lindung nilai oleh sektor swasta juga telah menjadi ada dengan Domestic Domestic Deliverable Forward (DNDF).

“Kami sudah memperkenalkan DNDF sebagai instrumen untuk meningkatkan manajemen risiko mata uang,” lanjutnya.

Untuk memitigasi risiko bunga dari valuta asing, Bank Sentral mengembangkan Overnight Index Swap (OIS), yang akan menjadi acuan suku bunga dalam transaksi keuangan, katanya.

“Akan ada patokan untuk satu bulan, tiga bulan dan jangka panjang,” katanya.

Dalam menghadapi risiko likuiditas, Bank Sentral bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan tidak mungkin hanya mengandalkan kredit bank untuk menutupi Rp5,500 triliun yang diperlukan untuk membiayai proyek infrastruktur besar-besaran di negara itu dalam lima tahun hingga 2019.

Metode pembiayaan baru, oleh karena itu, diperlukan seperti melalui sekuritisasi aset atau “ikatan hijau”, tambah Wimboh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *