Kredit Usaha Rakyat Memberikan Pembiayaan Murah Pelaku Usaha

Kredit Usaha Rakyat Memberikan Pembiayaan Murah Pelaku Usaha dan mengatakan Sekitar 60 persen dari KUR bersubsidi pada 2019 akan dialokasikan untuk sektor produksi. “Kami menargetkan 60 persen untuk sektor produksi,” kata Nasution pada upacara penghargaan untuk para pemangku kepentingan program KUR di Jakarta.

Berita Nasional.co – Dalam upaya membantu usaha kecil memperoleh pembiayaan murah, pada 2007, pemerintah telah meluncurkan skema pembiayaan usaha mikro bersubsidi atau skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi.
Jumlah alokasi kredit KUR tahun ini ditetapkan sebesar Rp123.631 triliun. Hingga Oktober lalu, total Rp113 triliun telah disalurkan ke penerima dan diharapkan pada akhir tahun, jumlah KUR akan mencapai Rp120 triliun. Tahun depan, pemerintah berharap dapat menyalurkan kredit sebesar Rp140 triliun untuk usaha kecil.

Pada acara tersebut, yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Nasution mengatakan bahwa saat ini, KUR yang ditawarkan lebih luas dibandingkan dengan ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2007.
Awalnya, KUR di sektor pertanian hanya untuk tanaman pangan dan hortikultura, tetapi sekarang diperluas ke peternakan dan perkebunan.
Selain itu, lanjutnya, suku bunga kredit KUR sejak 2015 kini telah menurun dari 12 persen menjadi 9 persen dan sejak 1 Januari 2018, tingkat bunga kembali berkurang menjadi 7 persen.
Pada kesempatan itu, Nasution mengungkapkan bahwa ukuran KUR untuk sektor produksi di masa depan akan diperbesar, yang saat ini ditetapkan hanya 40 persen dari plafon distribusi. Kemudian, akan menjadi 50 persen dan bahkan 60 persen, sementara sisanya akan untuk sektor perdagangan.

Pemerintah telah meningkatkan alokasi KUR untuk sektor produksi dalam upaya mendorong kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Menurut Nasution, untuk kelompok usaha dengan komoditas perkebunan, KUR diharapkan mampu mendorong produktivitas kelapa sawit, karet, dan kelapa, yang merupakan produk andalan Indonesia.
Sejak pertama kali diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2007, program KUR telah berkembang dan berkembang dari tahun ke tahun sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan kebijakan KUR baru sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 tahun 2017, efektif mulai 1 Januari 2018.
Dalam kebijakan baru ini, pemerintah menetapkan KUR dengan tingkat bunga tujuh persen per tahun dan skema subsidi yang bervariasi untuk setiap kategori KUR dalam kisaran 5,5 persen-14 persen.
Sementara itu, total plafon distribusi KUR pada 2018 mencapai Rp123.631 triliun, yang disalurkan ke berbagai sektor produktif, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa.
Kebijakan ini dilakukan dengan dukungan dari 14 instansi pemerintah pusat dan daerah, 43 distributor, 11 lembaga penjamin dan dua lembaga pengawasan.

Nasution mengatakan bahwa program KUR, sejauh ini, terus mengalami perubahan dalam skema dan peraturan untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *