KPK Menyorot 12 Lokasi Kasus Suap Proyek Meikarta Indonesia

KPK Menyorot 12 Lokasi Kasus Suap Proyek Meikarta Indonesia KPK juga telah memeriksa 33 saksi dalam kasus suap proyek Meikarta. KPK telah menggeledah 12 lokasi di Bekasi dan Tangerang, terkait dengan kasus suap terkait penerbitan izin properti untuk kota modern Meikarta, proyek utama Lippo Group. Lembaga anti-korupsi juga telah memeriksa 33 saksi.

Berita Nasional.co – Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pada 22 Oktober lalu, para penyidik ​​memeriksa secara silang delapan tersangka sebagai saksi bagi tersangka lain. Kemudian sejak 23 Oktober hingga hari ini, sebanyak 29 saksi dari pejabat di Kabupaten Bekasi dan staf Lippo Group diperiksa.

“Dari sejumlah saksi yang telah dijadwalkan untuk diperiksa, ada empat orang yang tidak dapat hadir, jadi bagi mereka pemeriksaan akan dijadwal ulang,” kata Febri, Jumat (26 Oktober).
Selain itu, Febri mengatakan para penyelidik mengirim surat panggilan kepada CEO Lippo Group James Riady. Dia dijadwalkan akan diperiksa pada akhir bulan ini.

Serangkaian pemeriksaan dilakukan untuk mengeksplorasi sejumlah hal penting. Pertama, alur dan proses perizinan Meikarta dari perspektif aturan dan prosedur di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kemudian, proses rekomendasi langkah 1 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkait dengan proses perizinan Meikarta. Investigator juga mengeksplorasi aliran internal dan proses di Grup Lippo yang terkait dengan izin Meikarta.

“Penyidik ​​juga menelusuri sumber pendanaan dugaan suap kepada Bupati Bekasi dan teman-teman. Selain itu, KPK juga mengeksplorasi apakah ada aksi korporasi dalam kasus ini atau tidak,” jelas Febri.

Sejauh ini, KPK menyorot setidaknya sembilan tersangka dalam proyek Meikarta mengijinkan kasus suap. Mereka adalah seorang eksekutif konglomerat yang beraneka ragam, Lippo Group Billy Sindoro, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, konsultan Lippo Group bernama Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, juga karyawan kelompok bernama Henry Jasmen. Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Jamaludin, Kepala Dinas Investasi dan Jasa Perizinan Terpadu, Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjar Nahor, dan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten, Bpk. Neneng Rahmi, sebagai tersangka.

Billy, Taryadi, Fitra, dan Henry Jasmen sebagai suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, juga Pasal 64 ayat (1) KUHP (KUHP). Sementara itu, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi sebagai penerima suap Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. Sementara itu, Eni diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi, juga Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *