Kepala Daerah Indonesia Harus Memantau Setiap Daerah Rawan Korupsi

Kepala Daerah Indonesia Harus Memantau Setiap Daerah Rawan Korupsi melalui Luhut mengingatkan kepala daerah agar tidak dipusingkan dengan dana BPJS.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah dan pejabat lainnya tentang perlunya berhati-hati terhadap daerah-daerah yang rawan korupsi. Dia menegaskan bahwa korupsi adalah salah satu tantangan dan ancaman bangsa.


Berita Nasional – “Harap perhati kan daerah rawan korupsi dalam perencanaan anggaran antara pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) dan Dewan Per wakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran harus di bahas dengan baik,” kata menteri dalam negeri, dalam pidato nya di perayaan ulang tahun Provinsi Banten di sini pada hari Kamis.

Dia mengata kan dalam sebuah pernyataan bahwa perencanaan anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang ada, dan sesuai dengan ke sepakatan yang ada. Menyerap dan menyalur kan aspirasi komunitas ter kecil harus diperjuang kan.

Kumolo mengata kan Kementerian Dalam Negeri saat ini mengizin kan penyediaan dana bantuan dan bantuan sosial. Tetapi distribusi dana hibah dan bantuan sosial harus selektif, tidak perlu di tandai dan rusak, karena untuk ke pentingan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri juga mengingat kan kepala daerah untuk tidak “main-main” dengan dana Badan Manajemen Jaminan Sosial (BPJS). Pada kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri meminta polisi dan jaksa menangkap individu yang menggunakan dana BPJS, yang di rancang untuk kepentingan masyarakat.

Daerah rawan korupsi lainnya, kata Menteri Dalam Negeri, adalah pungutan dan pajak, serta mekanisme untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri meminta kemitraan pemerintah daerah dengan DPRD, untuk mengadakan diskusi dalam menangani, dan tetap sadar, daerah yang rawan terhadap korupsi.

Menteri Dalam Negeri mengatakan, selain daerah rawan korupsi, tantangan dan ancaman terhadap negara adalah terorisme dan radikalisme. Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang tepat antara pemerintah dan aparat keamanan, dan semua elemen masyarakat, terutama pemimpin agama dan pemimpin pemerintahan, dalam melakukan deteksi dini dan melawan ancaman terorisme dan radikalisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *