Kemitraan Bidang Pendidikan Diharapkan Kerjasama Bank Pembangunan Islam

Kemitraan Bidang Pendidikan Kerjasama Bank Pembangunan Islam Menurut Brodjonegoro, pemerintah saat ini meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.

Berita Nasional.co – Bank Pembangunan Islam (IsDB) diharapkan terlibat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS).

“Anggaran nasional untuk pendidikan di Indonesia adalah 20 persen, atau sekitar Rp440 triliun, dan ini yang terbesar di antara sektor lain. Namun, anggaran ini tidak cukup, mengingat kerumitan dalam meningkatkan tingkat pendidikan, sehingga Kemitraan Pemerintah-Swasta Skema diperlukan dalam program pembangunan ini, “Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam sebuah pidato utama di sebuah lokakarya bertema” Potensi Unlocking Indonesia dalam Pengadaan Proyek Sektor Sosial Melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta “yang diadakan di sini, Selasa.

Dia menambahkan bahwa tingkat pendidikan di Jawa relatif bahkan, pada 11,5 tahun. Namun, di daerah lain, seperti Papua, tingkat pendidikan masih 8,5 tahun.

“Pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menawarkan pendidikan yang selaras dengan tuntutan industri melalui tautan dan program pertandingan yang menyelaraskan pendidikan dengan persyaratan pasar kerja,” kata Brodjonegoro. .

Menurut Brodjonegoro, pendidikan merupakan sektor baru bagi sektor swasta dalam memperluas bisnisnya.

Dia menjelaskan bahwa sektor swasta dapat mengambil bagian dalam merancang, membangun, dan membiayai operasi dan pemeliharaan proyek pembangunan, sementara pemerintah memiliki peran dalam akuisisi dan penyediaan lahan, penerbitan peraturan, dan manajemen risiko dan kondisi yang tidak menentu. yang mungkin timbul selama proyek.

“IsDB dapat terlibat dalam skema PPP untuk pembangunan infrastruktur sosial. Jaminan dari pemerintah, melalui kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan milik negara yang terkait, akan membuat proyek lebih layak,” kata Brodjonegoro.

Selain pendidikan, IsDB diharapkan terlibat dalam proyek pembangunan sektor kesehatan dalam kerangka kerja PPP.

Brodjonegoro mencatat bahwa program pembangunan kesehatan dan pendidikan diharapkan memperoleh dukungan keuangan dari IsDB, karena kedua sektor tersebut tidak hanya dimasukkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tetapi juga merupakan agenda prioritas pemerintah Indonesia.

Dia menekankan bahwa SDGs lebih merupakan peluang untuk berinvestasi daripada tujuan pembangunan.

Lokakarya yang diadakan oleh IsDB menyatukan beberapa kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk membangun pengetahuan mendalam tentang PPP dalam pengembangan infrastruktur sosial, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *