Kejahatan Perikanan Berdampak Buruk Mengancam Kestabilan Ekonomi

Kejahatan Perikanan Berdampak Buruk Mengancam Kestabilan Ekonomi Indonesia berjuang untuk pemberantasan kejahatan perikanan di PBB. Kejahatan perikanan tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan tetapi juga mengancam keamanan dan ekonomi suatu negara, seorang diplomat Indonesia menyatakan.

Berita Nasional.co – Oleh karena itu, berbagai negara harus memberikan perhatian serius terhadap kejahatan transnasional terorganisasi di bidang perikanan, menurut Perwakilan Tetap Indonesia untuk Duta Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dr. Darmansjah Djumala.

Duta Besar, yang juga ketua Delegasi Indonesia pada sesi pembukaan Konferensi Para Pihak ke-9 (CoP) dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), menyuarakan sikap Indonesia di Markas Besar PBB di Wina, Austria , pada hari Senin (15 Oktober).

Sesi ke-9 dari UNTOC CoP adalah forum untuk diskusi antara pejabat tingkat tinggi dari partai-partai negara bagian dan anggota untuk membahas isu-isu kunci yang merupakan kepentingan nasional.

Djumala dalam keterangannya lebih lanjut mengatakan, sangat disayangkan bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan masih rendah meskipun dampak negatif dari kejahatan perikanan merugikan beberapa negara.

Situasi ini diperparah oleh kurangnya komitmen nyata negara-negara untuk memerangi kriminal. Untuk tujuan ini, konferensi perlu lebih memperhatikan kriminal perikanan, ia menunjukkan.

Lebih lanjut, Duta Besar Djumala menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia secara tegas berkomitmen untuk memerangi kriminal perikanan dan menyerukan negara-negara untuk memperkuat sistem hukum dan kapasitas aparat penegak hukum masing-masing dalam upaya mengatasi kriminal perikanan.

Dia juga menjelaskan bahwa kejahatan perikanan telah berkembang menjadi kriminal transnasional yang serius dan terorganisasi. Beberapa pihak yang melakukan kriminal pencurian ikan juga terlibat dalam kegiatan kriminal transnasional terorganisir lainnya, seperti pencucian uang, penyuapan, perdagangan narkoba, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerja paksa, dan kriminal perpajakan, termasuk penyelundupan barang.

Tentu saja, satu negara saja tidak dapat memerangi kriminal transnasional terorganisasi dan perlu dilaksanakan melalui kerja sama antar negara.

Oleh karena itu, Indonesia menganggap perlu untuk memperjuangkan masalah ini di tingkat global, terutama melalui U.N.

“Kami mengambil keuntungan dari momentum yang ditawarkan oleh Sidang Tunda UNTOC ke-9 untuk menyebut kembali bahwa PBB dan masyarakat internasional perlu lebih memperhatikan fenomena global kriminal perikanan dan perlu bekerja sama untuk membasmi itu,” tambah Djumala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *