Jakarta Mengambil Alih Pengelolaan Air Dari Aetra Palyja Sepihak

Jakarta Mengambil Alih Pengelolaan Air Dari Aetra Palyja Sepihak, gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan pada hari Senin bahwa Jakarta akan secara bertahap mengambil alih pengelolaan air ledeng dari operator swasta Aetra dan Palyja meskipun ada keputusan Mahkamah Agung yang menyetujui kelanjutan privatisasi air.

Berita Nasional.co – “Pasokan air bersih dan layak minum adalah hak dasar penduduk dan itu adalah prioritas pemerintah kota. Konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya dikontrol oleh negara untuk kesejahteraan rakyat sebanyak mungkin. Dengan demikian, sudut pandang kami di sini jelas: Pemerintah Jakarta akan segera mengambil alih pengelolaan air ledeng di Jakarta untuk mencapai target cakupan air ledeng di kota tersebut, ”kata Anies dalam konferensi pers di Balaikota.

Gubernur mengatakan pengambilalihan itu sangat penting untuk “memperbaiki” perjanjian antara Indonesia dan dua perusahaan swasta pada tahun 1997. “Kami tahu setelah 20 tahun sejak perjanjian itu ditandatangani, manajemen air keran belum membaik sesuai dengan harapan,” kata Anies.

Anies mengutip angka-angka yang menunjukkan perbaikan kecil dalam pengelolaan air keran seperti kenaikan cakupan air dari 44,5 persen pada tahun 1998 menjadi hanya 59,4 persen saat ini.

Dia mengatakan dia membuat keputusan setelah mendengarkan rekomendasi dari Tim Manajemen Air.

Tim memberikan rekomendasi kepada Anies untuk memutuskan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) menggunakan jalan sipil.

Tim itu mengatakan kota itu tidak dapat segera mengakhiri kontrak secara sepihak karena kompensasi yang harus dibayarkan kota kepada kedua perusahaan akan terlalu tinggi, berpotensi mencapai lebih dari Rp 1 triliun (US $ 71,4 juta). Anggota tim Nila Ardhianie mengatakan pada hari Senin bahwa langkah ini juga akan berdampak buruk bagi iklim bisnis Jakarta.

Namun, tim tidak merekomendasikan pemerintah kota mengizinkan apa yang mereka sebut “status quo”, yaitu membiarkan kontrak berakhir seperti yang disepakati pada 2023. “Layanan tidak akan ditingkatkan jika kita memilih opsi ini,” kata Nila.

Nila mengatakan mengambil jalan gugatan sipil tidak akan mudah tetapi ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan. Pertama, pemerintah Jakarta dapat membeli saham Aetra dan Palyja, katanya. Kedua, administrasi dan kedua perusahaan membuat perjanjian baru, yang mencakup pemutusan kontrak. Opsi terakhir, katanya, mengambil alih beberapa layanan sebelum 2023.

Anies mengatakan tindakan yang telah diambil oleh kota tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi 2015 tentang pasokan air. “Insya Allah, kami akan melanjutkannya,” katanya. “Dan aku harap itu bisa selesai secepatnya.”

Kelompok yang mengajukan gugatan warga terhadap privatisasi pada 2013, disebut Koalisi Warga Jakarta Menentang Privatisasi Air (KMMSAJ), berpendapat bahwa Aetra dan Palyja telah gagal menyediakan air bersih untuk semua.

Setelah pertempuran hukum yang panjang, Mahkamah Agung pada tahun 2017 memutuskan mendukung KMMSAJ tetapi Kementerian Keuangan menentang keputusan tersebut pada Maret 2018 dan pengadilan yang sama memutuskan menentang KMMSAJ dalam putusan pada bulan November tahun lalu. Publik tahu tentang putusan hanya bulan lalu dan KMMSAJ mengatakan putusan itu hanya menyentuh bahan formal dari keputusan 2017.

Pengacara Alghiffari Aqsa dari KMMSAJ mengatakan, pemerintah kota masih dapat menggunakan substansi putusan 2017 untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Selain itu, ada juga Mahkamah Konstitusi yang melarang privatisasi air. Jadi meskipun kita kalah dalam putusan Mahkamah Agung terbaru, kita harus merujuk pada putusan [2015], ”kata Alghiffari, merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pengelolaan air diberikan kepada perusahaan milik negara.

Pakar hukum konstitusi, Feri Amsari, mengatakan putusan Mahkamah Agung terbaru tidak membatalkan substansi putusannya sendiri tahun 2017 yang memerintahkan untuk mengakhiri privatisasi air Jakarta, dan yang terakhir masih bisa diandalkan oleh para pembuat keputusan.

Dia mengatakan uji materi hanya berpendapat bahwa putusan 2017 tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan warga negara tetapi tidak menantang substansinya.

“Jika gubernur Jakarta masih ingin [kota] untuk mengambil alih [pengelolaan] air masih mungkin,” kata Feri.

Manajer komunikasi perusahaan dan pelanggan Aetra Astriena Veracia mengatakan kepada Post pada hari Senin bahwa perusahaan akan mematuhi setiap keputusan yang berlaku mengenai masalah ini.

“Kami [Aetra] akan mematuhi keputusan apa pun yang diberlakukan,” katanya.

Juru bicara Palyja Lydia Astriningworo belum menanggapi panggilan telepon dan pesan teks yang dibuat oleh Post mencari komentar tentang masalah ini. (evi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *