DPR Meminta Pemerintah Menangani Masalah Pasca Gempa Lombok

DPR Meminta Pemerintah Menangani Masalah Pasca Gempa Lombok ketika pertemuan Konsultasi Pemulihan Lombok, diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari Senin, meminta pemerintah menyelesaikan ketiga isu meliputi pengaturan penanganan gempa, birokrasi, kepemimpinan manajemen bencana.

Berita Nasional – “Kami mengusulkan tiga masalah bagi pemerintah untuk mengatasi gempa di Lombok,” kata Wakil Ketua Fahri Hamzah setelah pertemuan Pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah gempa bumi di Kompleks Parlemen di Jakarta pada hari Senin.

Fahri menjelaskan bahwa terkait dengan regulasi, harus melibatkan semua pihak dan ruang lingkup semua pihak yang terkena dampak. Dia menyatakan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) terkait dengan bencana tidak melibatkan semua pihak, seperti Kementerian BUMN; Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Pariwisata.

“Kedua, penanganan birokrasi gempa harus tanggap darurat dan cepat dan tidak bisa lambat karena orang-orang terpengaruh,” katanya.

Ketiga, menurut dia, terkait kepemimpinan, seharusnya pemerintah tidak membuat kerancuan, terutama dalam jumlah korban bencana. Fahri mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan, ia dan sejumlah anggota DPR telah mengidentifikasi beberapa masalah di lapangan secara umum, yaitu dalam hal dua gugus.

“Yang pertama adalah cluster publik, dengan sebanyak tiga level, termasuk infrastruktur dasar atau primer, infrastruktur sekunder, dan infrastruktur tersier. Yang kedua adalah private cluster, yaitu rumah dan logistik,” tambahnya.

Fahri menekankan bahwa terkait dengan sektor swasta, tempat tinggal mereka yang terkena dampak sangat penting. Dia meminta dana Rp50 juta bagi masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah mereka yang hancur.

Pertemuan konsultasi dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator untuk PMK, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, Menteri Nasional Pendidikan, Kepala BNPB, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Anggota DPD NTB, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi.

Sebelumnya, pemerintah pusat dan daerah sedang menyusun rencana aksi rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Provinsi NTB.

“Rencana aksi adalah dokumen yang akan menjelaskan tugas berbagai kementerian dan lembaga dan alokasi dana,” Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mencatat pada pertemuan konsultasi tentang tindak lanjut dalam penanganan dampak gempa NTB di gedung Parlemen di sini pada hari Senin.

Dia mengatakan tidak semua kementerian dan lembaga negara dimasukkan dalam Inpres No. 5 tahun 2018 tentang percepatan rekonstruksi pasca gempa di NTB. Namun, kenyataannya, berbagai kementerian dan lembaga telah mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terkena bencana.

Dia mencatat bahwa semua kementerian dan lembaga telah berkontribusi pada proses mempercepat pemulihan dari dampak gempa yang melanda NTB. Kepala BNPB menjelaskan bahwa pada hari Rabu (12 September), sebuah pertemuan akan diadakan di NTB mengenai Rencana Aksi yang akan dipimpin oleh gubernur dan dihadiri oleh semua kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah pusat, di sisi lain, akan menjawab pada pertemuan yang dijadwalkan akan diadakan pada 18 September.

Dia juga menyatakan bahwa karena target untuk penyelesaian rekonstruksi dan rehabilitasi ditetapkan pada satu sampai dua tahun, Rencana Aksi akan menguraikan skema hingga 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *