Dewan Perwakilan Rakyat Menyetujui Anggaran Kementerian Perindustrian

Dewan Perwakilan Rakyat Menyetujui Anggaran Kementerian Perindustrian melalui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui realokasi anggaran yang diusulkan Kementerian Perindustrian pada tahun 2018 sebesar Rp53,9 miliar, di mana anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan road map Making Indonesia 4.0.

Berita Nasional – “Kami meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan kinerja dalam penyerapan anggaran 2018 sehingga target program dalam setiap kegiatan yang diamanatkan oleh hukum dapat tercapai, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan di Jakarta pada hari Selasa.

Realokasi juga ditujukan untuk pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerjasama pemerintah dan entitas busine (PPP).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa beberapa kegiatan prioritas akan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Making Indonesia 4.0, termasuk pengelolaan National Industal Committee (Kinas).

Komite ini diperlukan untuk memperkuat kerjasama antara kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelaku industri domestik sehingga Indonesia dapat bersaing dalam memasuki era revolusi industri 4.0.

“Selanjutnya akan melaksanakan pengadaan peralatan tekstil fungsional berbasis industri 4.0 di STTT Politeknik Bandung, kemudian membangun industri makanan dan minuman pabrik berbasis 4.0, menyusun kawasan industri kasus terakhir (FBC) di Teluk Bintuni, dan industri 4.0 scoping study, “jelasnya.

Airlangga menegaskan, kegiatan ini diyakini mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing sektor industri sebagaimana tertuang dalam Making Indonesia 4.0 untuk menjadi pionir dalam memasuki era digital.

Misalnya, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan industri makanan dan minuman.

“Sektor manufaktur mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional,” katanya.

Ini dibuktikan dengan nilai ekspor industri tekstil nasional yang mencapai US $ 12,58 miliar pada 2017, naik 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ini berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp153 triliun di tahun 2017.

Pada tahun 2018, Kementerian Perindustrian mematok ekspor industri TPT menjadi US $ 13,5 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,95 juta orang.

Sementara itu, pada 2019, ekspor diperkirakan menembus US $ 15 band menyerap ke 3,11 juta orang.

Sementara itu, di industri makanan dan minuman, pertumbuhannya pada kuartal kedua 2018 mencapai 8,67 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27 persen.

Bahkan, industri makanan dan minuman mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDB industri pengolahan non-migas hingga 35,87 persen.

Menteri Perindustrian menambahkan, dalam optimalisasi anggaran, itu juga akan lebih fokus pada program pengembangan sumber daya manusia industri.

“Karena, pemerintah saat ini fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat menghadapi perkembangan revolusi industri keempat,” tambahnya.

Dari akhir pertemuan, Komisi VI DPR RI juga menerima pagu anggaran Kementerian Perindustrian pada 2019 sebesar Rp3,59 triliun.

Plafon akan disinkronkan di Badan Anggaran DPR. Selain itu, Komisi VI Dewan menerima usulan kenaikan anggaran Kementerian Perindustrian pada 2019 sebesar Rp434,5 miliar.

“Tambahan anggaran tahun depan akan digunakan untuk mengelola program kerja inisiatif Inisiatif 4,0 Indonesia, kampanye nasional Membuat Indonesia 4.0 intiative, platform e-Commerce IKM gital, pusat inovasi baru berbasis 4,0, dan promosi investasi industri 4.0,” kata Menteri Perindustrian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *