Cukai Rokok 50 Persen Untuk Layanan Kesehatan Rakyat Indonesia

Cukai Rokok 50 Persen Untuk Layanan Kesehatan Rakyat Indonesia demikian Presiden Joko Widodo meletakkan penekanan di sini pada hari Rabu bahwa 50 persen penerimaan dari cukai rokok harus diarahkan untuk layanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu,dam pemerataan juga akan dilakukan di seluruh daerah.

Berita Nasional – “Kami telah mengeluarkan peraturan presiden untuk itu,” kata presiden di Istana Negara sambil mengacu pada mandat undang-undang.

Dia mengatakan hukum telah mengamanatkan bahwa 50 persen dari cukai rokok harus digunakan untuk layanan yang terkait dengan kesehatan.

“BPJS Kesehatan (asuransi kesehatan) mengalami defisit yang harus ditanggung. Pelayanan kesehatan masyarakat, berapa pun jumlahnya, harus diberikan sebaik mungkin, sehingga defisit harus dicakup sebagian dari cukai rokok,” katanya.

Widodo mengatakan ia telah memerintahkan pengembangan dan pengawas keuangan BPKP untuk memeriksa kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

“Ini adalah prosedur. Akuntabilitas harus dipastikan,” katanya.

Widodo mengatakan dia juga telah memerintahkan presiden direktur dan dewan direksi BPJS Kesehatan untuk memperbaiki semua sistemnya, termasuk verifikasi klaim.Presiden Jokowi berharap semua nya akan berjalan lebih baik lagi dalam segi pelayanan maupun yang lainnya.

“BPJS Kesehatan mencakup pusat hingga kabupaten dan kota di seluruh negeri. Tidak mudah mengontrol dan memantau klaim dari rumah sakit. Ini tidak mudah,” tegasnya.

Mengingat cakupannya, BPJS Kesehatan harus terus memperbaiki sistemnya, sehingga lebih efisien.

“Saya telah mengalami itu semua. Di Jakarta, kami memiliki Jakarta Health Card. Mengendalikan rumah sakit tidak mudah, dan ini mencakup seluruh negeri. Ini berarti sistem harus terus ditingkatkan,” katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah pendapatan daerah akan menurun jika 50 persen dari cukai rokok akan digunakan untuk membayar BPJS Kesehatan, presiden mencatat bahwa itu adalah mandat undang-undang.

“Ini akan menjadi daerah yang juga akan menikmatinya, karena layanan itu tidak hanya di tingkat pusat,” katanya, menambahkan bahwa daerah juga telah menyetujui itu.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan bahwa kantornya akan menerapkan beberapa skenario untuk mengendalikan defisit di BPJS Kesehatan dengan meningkatkan peran pemerintah daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *