Bekerja Sama Penuh Bersama KPK Menyelidiki Kasus Meikarta

Bekerja Sama Penuh Bersama KPK Menyelidiki Kasus Meikarta melalui PT MSU mengatakan perusahaan menjunjung prinsip anti-korupsi.
Pusat Hukum Kantor Hukum Indrayana untuk Pemerintah, Konstitusi, dan Masyarakat (Integritas) sebagai pengacara PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU). Sebuah perusahaan yang mengembangkan proyek Meikarta membuat pernyataan terkait operasi tangan merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bekasi Distrik. PT MSU berjanji untuk menegakkan prinsip antikorupsi.

Berita Nasional.co – Denny Indrayana sebagai mitra integritas senior melalui siaran pers pada Selasa (16 Oktober) menyatakan PT MSU adalah perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, korporasi akan melanjutkan komitmen menolak praktik korupsi, termasuk penyuapan dalam bisnis.

Menurut Denny, PT MSU sangat menyayangkan kasus suap yang diduga terjadi. PT MSU segera melakukan penyelidikan internal yang obyektif untuk mencari tahu fakta.
“Langkah pertama kami adalah segera melakukan penyelidikan internal yang independen dan obyektif untuk mencari tahu fakta sebenarnya,” kata Denny.

Denny mengatakan ada penyimpangan dari prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan. Jadi, PT MSU tidak akan mentolerir dan tidak akan ragu untuk memberikan sanksi dan tindakan yang tegas kepada mereka yang melakukan penyimpangan ini sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Lebih lanjut, Denny mengatakan, PT MSU bersikeras bahwa mereka menghormati dan akan sepenuhnya mendukung proses hukum. Dia menekankan PT KPU akan bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan KPK untuk menyelesaikan dugaan kasus suap.

“Kami akan bertindak secara kooperatif untuk membantu KPK mengungkap dugaan kasus suap,” Denny menambah kan.

Pada Senin (15 Oktober), KPK telah menunjuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Jamaludin, Kepala Dinas Investasi dan Jasa Perizinan Terpadu, Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Kebakaran Sahat Maju Banjar Nahor, dan Kabupaten Bekasi PUPR. Kepala divisi perencanaan tata ruang kepala Neneng Rahmi sebagai ter sangka. Mereka telah di tangkap karena ke terlibatan mereka sebagai pe nerima suap dari proses perizinan Meikarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *