Badan Anti Rasuah Indonesia Menghadirkan 11 Saksi Billy Sandoro

Badan Anti Rasuah Indonesia Menghadirkan 11 Saksi Billy Sandoro.merupakan salah satu tersangka dalam proyek Meikarta yang mengijinkan kasus suap.
KPK memanggil 11 saksi untuk Billy Sindoro pada hari Rabu. Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa saksi terdiri dari pihak swasta dan pegawai negeri.

Berita Nasional.co – Penyidik ​​KPK mempertanyakan Satriyadi dari pihak swasta, Kepala Departemen Perizinan Pengadaan Tanah Edi Dwi Soesianto, pegawai negeri dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Gilang Yudha B, dan Kepala Kantor Permukiman Perumahan dan Tanah Andi. Selain itu petugas Departemen Investasi dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi yaitu Kasimin, Entin dan Sukmawatty Karnahadijat juga ada dalam daftar saksi.
KPK juga telah memanggil Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi Suhup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Barat (PUPR), HM Guntoro, Kepala Kantor Penanggulangan Bencana dan Pencegahan Kerusakan Bekasi Asep Buchori, dan pejabat kehormatan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dini Damkar Bashirotun Nisa.

Pada hari Selasa, KPK memanggil dua saksi untuk eksekutif konglomerat beragam Lippo Group yang bernama sebagai tersangka dalam kasus suap tentang penerbitan izin properti untuk kota modern Meikarta, proyek utama grup.

“Penyidik ​​hari ini dijadwalkan untuk memeriksa dua saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro) dalam penyelidikan proyek Meikarta izin kasus suap,” kata juru bicara KPK Yuyuk Andriati pada Selasa (23 Okt).
Kedua saksi adalah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Daryanto dan karyawan swasta bernama Joseph Christopher Mailool. Badan Anti Rasuah juga telah memeriksa Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin yang ditetapkan sebagai tersangka, sebagai saksi untuk Billy.

KPK menanyakan Neneng tentang proses perizinan awal hingga kesepakatan ruang, terkait proyek Meikarta. Lembaga anti korupsi telah menyebutkan setidaknya delapan tersangka dalam kasus ini.

Di antara tersangka adalah konsultan Lippo Group bernama Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, juga karyawan grup bernama Henry Jasmen. Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Jamaludin, Kepala Dinas Investasi dan Jasa Perizinan Terpadu, Dewi Tisnawati, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat Maju Banjar Nahor, dan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten, Bpk. Neneng Rahmi, sebagai tersangka.

Bupati Bekasi dan unsur lain di pemerintah kabupaten diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. Hadiah dalam kasus ini diduga bagian dari komitmen biaya tahap proyek pertama dan bukan yang pertama dari total komitmen sebesar Rp 13 miliar melalui sejumlah lembaga.

Kasus Meikarta adalah kasus korupsi kedua yang melibatkan Billy, karena ia dinyatakan bersalah melakukan penyuapan dalam kasus monopoli penyiaran tahun 2009. Saat itu, Badan Anti Rasuah mencurigainya menyuap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Iqbal, untuk mempengaruhi putusan sebuah kasus yang berkaitan dengan hak siar program olahraga.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *