Apakah Hashtag 2019 Ganti Presiden Berbahaya Bagi Negara

Apakah Hashtag 2019 Ganti Presiden Berbahaya Bagi Negara malah menurut Mahfud MD ini tidak melanggar hukum, padahal di lapangan selalu saja ada tindakan -tindakan anarkis yang terjadi dan mungkin saja itu merupakan sebuah topeng yang dipakai oleh pihak oposisi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap negara.

Berita Nasional – Mahfud MD mengatakan # 2019GantiPresiden juga bukan kudeta karena dituduh tidak ada dalam hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai apakah hashtag #2019GantiPresiden tidak melanggar hukum. Apalagi jika dihadapkan pada kudeta.
“Jika itu melanggar hukum, mereka pasti telah ditangkap sejak lama,” kata Mahfud.

Berdasarkan KUHP Pasal 104-129, kudeta adalah tentang merebut kemerdekaan presiden dan wakil presiden. Untuk merencanakan penyitaan terhadap kemerdekaan presiden dan wakil presiden atau untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi negara juga dinyatakan sebagai pengkhianatan.

“Apakah Hashtag tidak memiliki unsur pengkhianatan. Istilah kudeta hanya dinyatakan oleh nonexpert dalam hukum. Hashtag hanya aspirasi, seperti 2019TetapPresiden dan lain-lain,” kata Mahfud.

Namun, Mahfud tidak mau bergabung dengan gerakan untuk mengubah pemimpin negara itu pada pemilihan presiden 2019. Dia mengklaim beberapa kelompok masih memintanya untuk memberikan penjelasan tentang perlunya menggantikan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan tahun depan.

Tidak setuju dengan gagasan itu, Mahfud menolaknya. Dia mengatakan jika pernyataannya akan direkam dan tersebar luas, dia ingin membuat pernyataan singkat. “Saya akan katakan,” pemilihan presiden 2019 “,” katanya.

Di sisi lain, Mahfud mengatakan orang tidak perlu meminta izin untuk menggelar acara #2019GantiPresiden. Mereka hanya perlu mengirim pemberitahuan sama seperti demonstrasi lainnya.

Dan jika ada fitnah selama acara, itu bisa diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik pejabat publik. “Jika ada penganiayaan, maka (pelaku) harus ditangkap karena melanggar hukum,” Mahfud menjelaskan, menambahkan bahwa aparat penegak hukum harus netral untuk mencegah kekacauan di masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur Sisilia Sona mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden telah secara resmi dinyatakan sebagai kegiatan yang dilarang. Pasukan keamanan akan segera mengambil tindakan tegas terhadap gerakan semacam itu.

“Jika ada organisasi massa yang ingin melakukan gerakan # 2019ChangePresident, maka mereka akan menghadapi pasukan keamanan,” kata Sisilia pada Selasa (4 September).

Sisilia juga mengutip pernyataan Kepala Polisi Nasional Tito Karnavian yang telah melarang gerakan itu. Keputusan Pemerintah Nusa Tenggara Timur mengikuti gerakan #2019GantiPresiden Hajenang yang akan mengadakan acara di Manggarai Barat, Pulau Flores pada 10 November.

Hajenang adalah mantan dosen di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kupang. Menurut Sisilia, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan universitas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rencana tersebut.

Sementara itu, Hajenang mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden lebih ke pendidikan politik. Dia menekankan bahwa itu bertujuan untuk tidak salah menafsirkan gerakan untuk menggantikan presiden.

Dia mengatakan, kegiatan ini bukan plot, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila tetapi lebih pada pendidikan politik. Ketika ditanya tentang motivasinya, Hajenang mengatakan bahwa gerakannya hanya untuk memberikan pemahaman kepada publik, tentang demokrasi, hukum dan politik mengenai tagar #2019GantiPresiden.

“Tidak ada kampanye di jalanan dan kemudian berteriak dan mencela atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik tanpa argumen yang jelas,” kata Hajenang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *